Serba Serbi Tentang Usaha Kecil menengah (UKM)

PENGERTIAN UKM

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. 

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

LANDASAN HUKUM YANG MENGATUR UKM

Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan

6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (dahulu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, disingkat Kemenegkop dan UKM) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Syarifuddin Hasan.

KRITERIA UKM

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

3. Milik Warga Negara Indonesia

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

KONTRIBUSI UKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Krisis yang terjadi di Indonesia pada 1997 menyebabkan banyak industri besar dan perbankan gulung tikar. Tapi berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cendrung bertambah. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan [2]. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

KLASIFIKASI UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima

2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

SUSAHKAN MEMPEROLEH KREDIT UKM ?

Sebenarnya perbankan tidak pernah mempersusah atau membuat susah para pelaku bisnis untuk dapat mengakses permodalan / Kredit UKM. Akan tetapi kita harus mengerti bahwa Bank merupakan Well Regulated Organization (Organisasi yang telah tertata secara baik aturan mainnya) sehingga setiap transaksi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kenapa susah? rata-rata pelaku bisnis UKM tidak mau dan mengabaikan aspek legalitas dan formalitas kegiatan bisnisnya semisal, NPWP UKM, TDP UKM, SK Domisili UKM.

BAGAIMANA SOLUSI MEMPEROLEH KREDIT UKM ?

1. Pastikan bahwa bisnis kita merupakan bisnis UKM yang terus berkembang.

2. Pastikan bahwa Legalitas usaha dilengkapi secara baik beserta dokumen pembukuan transaksi usaha.

3. Pastikan bahwa kita tidak mempunyai cacat di dunia perbankan walau sekecil apapun sebelumnya (Misal : Tunggakan kartu kredit walau hanya 100 perak sekalipun.)

4. Pastikan kita mempunyai opini positif dari rekanan bisnis kita.

5. Untuk usaha menengah - Usahakan bisnis kita telah menggunakan komputerisasi dalam administrasi transaksinya.

6. Pastikan bahwa lokasi usaha mendukung dan representatif (dibandingkan pelaku sejenis) walau di pasar yang kumuh sekalipun.

7. Pastikan informasi yang kita berikan kepada pejabat Bank adalah akurat dan tepat serta jujur.

8. Pastikan bahwa bisnis kita bukan usaha baru sebab Pejabat Bank tidak akan mau mengambil resiko dengan usaha yang masih baru dan belum tentu berjalan.

PERSYARATAN YANG PERLU DILENGKAPI UNTUK PROSES KREDIT UKM

1. Aspek legalitas usaha

Untuk PT/ CV/ Firma/ NV atau sejenisnya adalah fotocopy : Akta pendirian berserta perubahannya, SIUP, NPWP, TDP, SK Domisili, KTP Seluruh pengurus, Sertipikat jaminan / BPKB, KTP Pemilik Jaminan, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Rekening Koran 3 Bulan terakhir, Nota penjualan 3 bulan terakhir, Rekap laporan penjualan 1 Tahun. Adapun untuk perorangan adalah : SIUP,NPWP, TDP, SK Domisili,Laporan Penjualan,Sertipikat/ BPKB Jaminan, KTP, KK, Surat Nikah.

2. Aspek Ekonomis

Laporan penjualan dan faktur2 penjualan, Rekening Koran, Rekening Listrik dan dokumen sejenis lainnya.

3. Aspek Tekhnis

Pelaku Bisnis UKM harus sadar bahwa pejabat Bank banyak menangani portofolio kredit sehingga membutuhkan dukungan support teknis kelengkapan dokumen dan hal tersebut harus diperhatikan atau pengajuan akan menjadi sedikit lebih lamban.